JAKARTA. Jelang pasar bebas ASEAN (MEA), pasokan listrik masih menjadi persoalan di Indonesia. Apalagi pasokan listrik di desa, yang tertinggal jauh ketimbang desa di negara-negara ASEAN lainnya. <\/p>\n\n\n\n
Ketua IKAL 49, Boedhi Setiadjid, mengatakan, masyarakat yang belum teraliri listrik kesulitan mendapat akses informasi, tak akan bisa belajar dengan maksimal dan tak dapat menikmati perkembangan teknologi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cUpaya pengadaan listrik desa harus diupayakan secara sungguh-sungguh,\u201d tegas Boedhi di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Energi untuk Rakyat, Pembangunan Elektrifikasi di Daerah Tertinggal<\/em> yang digelar Senin, (2\/11).<\/p>\n\n\n\n Menurut Boedhi, kesenjangan rasio elektrifikasi dan pengaliran listrik di Indonesia, antara daerah kota dan desa harus mulai diperkecil, apalagi di daerah-daerah terpecil yang sebagian besar berada di luar Pulau Jawa.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan data Bappenas pada 2013, rasio elektrifikasi daerah kota mencapai 94%, sedangkan rasio di pedesaan hanya 32%.<\/p>\n\n\n\n Bandingkan dengan Thailand yang sudah seimbang antara kota dan desa yakni 99%. Sedangkan rasio ketimpangan elektrifikasi daerah dengan kota di Malaysia hanya berbeda 1,4% poin, yakni 99,4% dengan 98%.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) pada Agustus 2014, realisasi elektrifikasi di seluruh Indonesia sudah mencapai 82,37%. Rata-rata setiap provinsi sudah mencapai di atas 50%. Hanya provinsi di Papua yang sistem elektrifikasinya masih 37,48%.<\/p>\n\n\n\n Mei lalu, rasio elektrifikasi tertinggi masih dipegang oleh Jakarta. Sedangkan rasio elektrifikasi yang terendah adalah wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil.<\/p>\n\n\n\n \u201cProblem pemenuhan elektrifikasi nasional pada dasarnya adalah elektrifikasi di daerah tertinggal,\u201d ungkap Jarman.<\/p>\n\n\n\n Senada dengan Jarman, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Faizul Ishom menyebutkan, saat ini rata-rata rasio elektrifikasi di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia adalah berkisar di angka 70%, jauh tertinggal di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional.<\/p>\n\n\n\n \u201cKita harapkan proses perluasan akses listrik di desa ini bisa cepat dengan pembangunan jaringan tegangan menengah, tegangan rendah dan gardu-gardu distribusi,\u201d tutur Faizul yang juga merupakan anggota IKAL 49.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah kebijakan desentralisasi energi, dimana setiap daerah dapat memiliki sumber daya listriknya masing-masing dan mampu mengaliri setiap warganya disana.<\/p>\n\n\n\n Faizul menilai, kebijakan ini sangat tepat dijalankan di daerah-daerah pelosok karena setiap daerah dapat mengeksplorasi sumber daya energinya masing-masing tanpa harus terhubung secara langsung dengan jaringan listrik pusat yang justru akan menyebabkan pemborosan energi listrik.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI 49 (IKAL 49) mencatat, dari 74.094 desa di Indonesia, ada 39.086 atau 53% termasuk desa yang tertinggal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JAKARTA. Jelang pasar bebas ASEAN (MEA), pasokan listrik masih menjadi persoalan di Indonesia. Apalagi pasokan listrik di desa, yang tertinggal jauh ketimbang desa di negara-negara ASEAN lainnya. Ketua IKAL 49, Boedhi Setiadjid, mengatakan, masyarakat yang belum teraliri listrik kesulitan mendapat akses informasi, tak akan bisa belajar dengan maksimal dan tak dapat menikmati perkembangan teknologi. \u201cUpaya … <\/p>\n